Turunnya minat peserta didik terhadap Gerakan Pramuka bukanlah kebetulan. Ia adalah akumulasi dari masalah lama yang dibiarkan terlalu lama. Kebijakan SNBP 2026—yang secara tegas menyatakan sertifikat OSIS dan organisasi sekolah tidak lagi dihitung sebagai pendukung prestasi—hanya menjadi pemicu yang membuka borok itu ke permukaan.
Dan ya, Pramuka termasuk yang paling terdampak. Selama ini, Pramuka seolah hidup dari romantisme masa lalu. Narasi “pembentuk karakter”, “warisan bangsa”, dan “pendidikan moral” terus diulang, tetapi jarang disertai pembuktian yang relevan dengan kebutuhan generasi hari ini.
Di saat dunia menuntut output yang jelas—prestasi, karya, dampak sosial—Pramuka masih sibuk merayakan keaktifan internal dan sertifikat yang nilainya kini dipatahkan oleh sistem seleksi nasional. Masalah utamanya sederhana tapi menyakitkan: Pramuka terlalu lama berhenti berbenah.
Latihan yang monoton, kegiatan seremonial, dan struktur yang kaku menjadikan Pramuka terasa seperti organisasi yang berjalan karena kebiasaan, bukan karena kebutuhan. Banyak peserta didik hadir secara fisik, tetapi absen secara makna. Mereka datang karena diwajibkan, bukan karena merasa Pramuka memberi nilai tambah nyata bagi masa depan mereka.
.jpg)
Ketika SNBP 2026 menuntut prestasi minimal tingkat kabupaten/kota, banyak gugus depan tersadar bahwa aktivitas mereka selama ini tidak pernah diarahkan ke sana. Tidak ada peta jalan prestasi, tidak ada pembinaan berjenjang yang serius, bahkan sering kali lomba dan kegiatan hanya dijadikan formalitas tahunan tanpa evaluasi kualitas.
Lebih ironis lagi, Pramuka kerap mengklaim diri sebagai sekolah kepemimpinan, tetapi gagal menyiapkan anggotanya menghadapi sistem kompetisi yang sesungguhnya. Kepemimpinan yang diajarkan berhenti pada jargon, bukan pada kemampuan merancang program, membangun jejaring, atau menciptakan dampak sosial yang terukur.
Maka jangan heran jika hari ini Pramuka mulai ditinggalkan. Generasi Z tidak alergi pada nilai—mereka alergi pada kemunafikan institusional. Mereka tidak menolak kedisiplinan, tetapi menolak kegiatan yang tidak punya arah. Mereka tidak anti-organisasi, tetapi menolak organisasi yang tidak relevan.
Kebijakan SNBP 2026 seharusnya menjadi titik balik. Jika sertifikat internal tak lagi bernilai, maka Pramuka harus berhenti menjual simbol dan mulai menghasilkan substansi. Berhenti mengandalkan seragam, mulai membangun prestasi. Berhenti memaksa keikutsertaan, mulai menciptakan daya tarik. Jika tidak, maka yang akan tersisa dari
Gerakan Pramuka hanyalah barisan rapi di upacara—bukan barisan kader yang siap memimpin masa depan. Dan pada titik itu, yang mati bukanlah sertifikat. Yang mati adalah kepercayaan generasi muda. (hm)
